VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta diduga menikmati jatah dari upah pungut pajak hingga Rp 6 miliar setahun. Namun, hal itu dibantah Gubenur Fauzi Bowo.
Kepala Bidang Informasi Publik Pemprov DKI Jakarta Reswan Soewardjo menyatakan, Gubernur Fauzi Bowo mengaku jatah upah pungut yang diterima dalam satu tahun kurang dari Rp 6 miliar. "Bapak menyatakan tidak menerima sebanyak itu," kata Reswan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 16 Februari 2009.
Menurutnya, jika ingin mengetahui rincian penerimaan dari Fauzi Bowo ada di Biro Keuangan. Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Negara, Sukribey, belum memberikan keterangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan upah pungut yang diterima Gubernur DKI Jakarta mencapai Rp 6 miliar dalam satu tahun. Kasus upah pungut di DKI Jakarta sedang diusut komisi antikorupsi.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M Jasin, menyatakan Gubernur DKI menerima jatah dari upah pungut sebesar Rp 6 miliar. Dana itu diterima dalam waktu satu tahun.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Jakarta, Slamet Nurdin, menyatakan partainya mendukung pengusutan yang dilakukan KPK. Mengenai data dari FITRA yang menyatakan Rp 448 miliar jatah upah pungut tidak jelas peruntukannya, menurut Slamet, perlu dicek lagi ke Pemda. "Ini kan terkesan ada penyalahgunaan," jelasnya.
KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi upah pungut. KPK mulai dari DKI Jakarta sejak 25 November 2008.
Aturan mengenai penerimaan upah pungut berawal dari disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah disebutkan, dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar lima persen.
Kemudian muncul Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002. Dalam dua aturan itu disebut upah pungut diterima oleh tim pembina pusat yakni Menteri Dalam Negeri dan Kepolisian, serta pimpinan instansi atau lembaga penunjang yang bersangkutan.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M Jasin menyatakan Gubernur DKI Jakarta menerima upah pungut pajak hingga Rp 6 miliar dalam satu tahun. Selain itu, ada enam daerah yang paling krusial kasus upah pungutnya, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Pengusutan kasus upah pungut ini tidak hanya dilakukan di DKI Jakarta. Tapi juga dilakukan di sejumlah daerah. Kejaksaan sudah menetapkan Gubernur Bengkulu Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono dan Bupati Subang Eep Hidayat sebagai tersangka.
Baca Juga :
Kemenkominfo Gelar Kegiatan Chip In "Menjadi Warga Digital yang Cakap, Beretika dan Berdaya"
VIVA.co.id
25 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap durasi hidup seseorang, termasuk gaya hidup, faktor genetik, risiko kesehatan, dan faktor lain. Ini negara kematian tinggi
AHY Wanti-wanti Prabowo Usai Bertemu Cak Imin
Politik
25 Apr 2024
Ketua Umum Partai Demokrat AHY merespons pertemuan Prabowo Subianto dengan Cak Imin di kantor DPP PKB, Rabu. AHY memberikan peringatan ke Prabowo
Heboh Wali Nagari di Sumbar Digerebek Warga Mesum dengan Sesama Jenis, Kantor Disegel
Nasional
25 Apr 2024
Kantor Wali Nagari Singguliang Lubuak Aluang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman disegel oleh warga setempat, Kades dituduh hubungan sejenis
IPK 2,77 dan Lulusan ITB, Ridwan Kamil: Saya Pasti Enggak Bisa Kerja di KAI, tapi Buktinya...
Bisnis
25 Apr 2024
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjawab pertanyaan soal pengaruh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terhadap profesi dalam kolom komentar di media sosialnya.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, memberikan tanggapannya terkait peluang pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bergabung ke Pemerintahan usai kalah di Pilpres.
Selengkapnya
Partner
Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Timnas Korea Selatan U-23 dalam perempat final Piala Asia U-23 2024 ini. Kapten tim Garuda Muda, yakni Rizky Ridho pun menega
Bupati Ipuk: Kami Siapkan Instrumen Pendidikan Agama Dari PAUD Hingga Universitas
Banyuwangi
6 menit lalu
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri peringatan haul ke-45 KH. Abdul Manan diselenggarakan di Pesantren Minhajut Thullab, Muncar, Rabu (24/4/2024). Di tengah pa
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar menyebutkan, bila adanya proses pengunduran bagi para ASN bila akan ikut dalam Pilkada 2024
Pendaftaran Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2027, mulai dibuka mulai hari Senin (22/4/2024).
Selengkapnya
Isu Terkini